Pajak adalah kontribusi wajib berdasarkan hukum dari individu atau badan untuk negara, digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan, serta merupakan pilar utama pendapatan negara dan kepentingan masyarakat.
Meskipun seharusnya pajak menjadi kewajiban yang dijalankan dengan baik, kenyataannya masih terjadi penyelewengan dan penggelapan pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak adalah Self Assessment di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Namun, sistem ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran kewajiban perpajakan yang sukarela.
Baca juga artikel : mengenal self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia
Hal tersebut tentunya menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Dalam artikel ini, kami akan membahas terkait isu-isu sensitif ini secara lebih mendalam. Seperti mengungkap berbagai bentuk penyelewengan yang terjadi, dampak terhadap ekonomi masyarakat, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, serta langkah & upaya pencegahan yang perlu dilakukan.
Bentuk-Bentuk Penyelewengan Pajak
- Melaporkan pendapatan/aset yang lebih rendah dari yang sebenarnya atau bahkan tidak melaporkan sama sekali penghasilan atau aset yang diterima.Individu atau perusahaan bisa saja dengan sengaja menyembunyikan sebagian/semua pendapatan mereka dalam laporan pajak.
- Memuat biaya palsu atau tidak sah guna mengurangi pendapatan dan mengurangi pajak yang harus dibayar, dengan tujuan mengurangi beban pajak..
- Penggunaan dokumen atau faktur palsu untuk menghindari pajak.
Dampak Penyelewengan Pajak Terhadap Perekonomian Masyarakat
1. Kehilangan Pendapatan Pemerintah:
Penyelewengan pajak menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai program penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Kehilangan pendapatan ini menghambat pemerintah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat.
2. Pengurangan Investasi Publik :
Berkurangnya pendapatan pajak pemerintah menyebabkan penurunan kemampuan pemerintah dalam berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengurangi daya saing suatu negara.
3. Pengorbanan Masyarakat :
Penyelewengan pajak oleh individu atau perusahaan mengakibatkan beban pajak mereka dialihkan ke masyarakat lain, yang pada akhirnya harus menanggung beban ekonomi lebih besar untuk mendukung layanan publik.
4. Pengurangan Kepercayaan Pada Sistem Pajak :
Penyelewengan pajak merusak kepercayaan masyarakat pada sistem pajak dan pemerintah, mengurangi kepatuhan membayar pajak, dan berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi negara.
Baca juga artikel : berita kasus penggelapan pajak
Kasus Penyelewengan Pajak
- Pada tanggal 05 Februari 2023, Dua Tersangka Penggelapan Pajak di Medan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tersangka LS dan S diduga menerbitkan dan menjual faktur pajak palsu, menyebabkan kerugian negara Rp 244,8 miliar dari tahun 2011 hingga 2015. Aset mereka yang termasuk tanah, bangunan, dan mobil telah disita. Keduanya dijerat Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP yang diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. Ancaman hukuman 2-6 tahun penjara dan denda minimal dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
- Pengusaha rokok di Malang, berinisial CA, ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan pajak dengan kerugian negara mencapai Rp 2,1 miliar. Tersangka diduga tidak melaporkan keberhasilan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara sengaja.
Baca juga artikel : Berita dan Informasi Penggelapan Pajak Terkini
Langkah dan Upaya Pencegahan
1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:
Sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak yang benar akan berdampak positif terhadap pembangunan dan menambah kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan.
2. Transparansi Informasi Keuangan :
Meningkatkan transparansi informasi keuangan perusahaan dan individu melalui peraturan yang mewajibkan pelaporan keuangan yang lebih rinci dan terbuka.
3. Penggunaan Teknologi :
Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan memeriksa data keuangan secara lebih efisien dan akurat, termasuk dengan implementasi e-faktur dan sistem pelaporan elektronik.
4. Sanksi yang Mencegah :
Menetapkan sanksi yang cukup berat dan tegas bagi pelaku penyelewengan pajak sebagai bentuk hukuman dan sebagai efek jera.
5. Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Pengawas :
Melatih dan meningkatkan kemampuan aparatur instansi perpajakan dalam mendeteksi dan menangani kasus penyelewengan.
6. Audit dan Pemeriksaan Rutin :
Melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap perusahaan dan individu untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
7. Penghargaan dan Insentif :
Memberikan penghargaan atau insentif bagi wajib pajak yang patuh dan berperan aktif dalam mematuhi kewajiban perpajakan.
8. Pengawasan oleh Publik :
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan praktik penyelewengan pajak, misalnya dengan melaporkan indikasi penyelewengan kepada instansi perpajakan.
9. Pemberantasan Korupsi :
Melakukan upaya pemberantasan korupsi di dalam instansi perpajakan dan pemerintahan secara umum, karena korupsi bisa menjadi faktor pendorong penyelewengan pajak.
Kesimpulan
Artikel ini membahas penyelewengan pajak, dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat, serta upaya pencegahannya. Meskipun pajak penting bagi negara dan membiayai program dan pembangunan, penyelewengan masih sering dilakukan dan meraja lela. Dampaknya meliputi hilangnya pendapatan negara, penurunan investasi publik, beban lebih bagi masyarakat taat pajak, serta rusaknya kepercayaan pada sistem perpajakan dan pemerintah. Upaya pencegahan serius telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Langkah meliputi edukasi, transparansi keuangan, teknologi, sanksi efektif, serta peran aktif masyarakat dan pemberantasan korupsi.
Dalam akhir kata, penting bagi semua pihak, baik individu maupun perusahaan, untuk memahami pentingnya ketaatan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan menjaga integritas dalam membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta memastikan manfaat yang merata bagi masyarakat secara luas.
Nah, menurut Rich People apakah sudah paham mengenai Penyelewengan Pajak? Silahkan diskusi di kolom komentar ya! dan Jika Rich People ingin sharing hal lebih banyak jangan ragu untuk berkonsultasi di damirich.id, GRATIS buat kamu yang kepo pengen solusi praktis tanpa ribet. Yuk langsung klik link yang tersedia.
Klik Link Dibawah ini!