Yogyakarta, Damirich Group – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerinta daerah untuk menghapus dan membebaskan pajak untuk kendaraan listrik. Menurutnya pajak membuat program elektrifikasi Indonesia kalah saing dari Thailand. Hal tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2022.
“Jadi saya mengimbau di beberapa daerah, mungkin Bali, Jakarta, kalau boleh elektrifikasi ini di nol kan, sehingga kita apple to apple dengan Thailand. Kalau enggak, pusat elektrifikasi otomotif larinya ke Thailand” ujar Airlangga, Selasa (6/12/2022).
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki program elektrifikasi kendaraan bermotor, yang terlihat dari masifnya promosi kendaraan itu hingga rencana penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas para pejabat. Namun, rencana itu menurut Airlangga cukup terganjal oleh sejumlah ketentuan.
Menurutnya, Indonesia dan negara-negara kompetitor memperlakukan fasilitas bea masuk yang relatif sama terhadap kendaraan listrik. Namun, terdapat pajak kendaraan bermotor rata-rata 12,5 persen yang berlaku di Indonesia sehingga menambah beban. Di hadapan sejumlah menteri dan Gubernur Bank Indonesia, Airlangga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghapuskan pajak untuk kendaraan listrik. Secara spesifik, dia menyebut bahwa penghapusan itu bisa dilakukan di Jakarta dan Bali.
“Nah ini saya ingin menghimbau kepada gubernur. Kita kan ada salah satu program yaitu elektrifikasi kendaraan bermotor, yang membedakan fasilitas bea masuk, pajak, dan yang lain antara Indonesia dan kompetitor kita, Thailand, itu adalah pajak kendaraan bermotor,” ujar dia.
Dia mengakui bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Namun, Airlangga tetap meminta pemda untuk menghapuskan pajak tersebut demi penjualan kendaraan listrik.
“Kalau enggak, pusat elektrifikasi otomotif larinya ke Thailand, ini yang di luar pemerintah pusat. Namun, dengan [Undang-Undang] HKPD tentu ini kita bisa harmonisasikan,” katanya.
Nah menurut Rich People, apakah berita diatas ini Good News atau Bad News buat Rich People. Silahkan diskusi di kolom komentar ya? dan Jika Rich People ingin sharing hal lebih banyak jangan ragu untuk berkonsultasi di damirich.id, GRATIS buat kamu yang kepo pengen solusi praktis tanpa ribet. Yuk langsung klik link yang tersedia.
Klik Link Keren Dibawah Ini
[…] kinerja produksi itu, Adil mengungkapkan, uang dari hasil produksi yang telah diserahkan Meranti ke pemerintah pusat tidak diberikan secara benar. Bahkan dari yang tahun ini sebesar Rp 114 miliar, hanya naik […]